Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 93
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa manfaat uang tunai dibayarkan setiap bulan dengan
paling banyak enam bulan. Pada tiga bulan pertama peserta memperoleh dana 45 persen dari
upah yang dilaporkan dan tiga bulan berikutnya sebesar 25 persen dari upah, dengan batas atas
upah Rp5 juta.
Pekerja bisa memperoleh manfaat dana tunai itu dengan menyerahkan surat pernyataan
bersedia untuk bekerja kembali dan melampirkan nomor rekening bank yang masih aktif atas
nama peserta terkait. Sesuai tujuan program JKP, manfaatnya diberikan hanya jika pekerja
terkait belum mendapatkan pekerjaan.
"Manfaat uang tunai bulan kedua sampai keenam dibayarkan jika penerima manfaat belum
mendapatkan kerja dan aktif mencari kerja, dan/atau memenuhi presensi pelatihan kerja minimal
80 persen pada bulan sebelumnya bagi yang mengambil manfaat pelatihan kerja," tertulis dalam
Permenaker 15/2021, seperti dikutip Bisnis pada Minggu (8/8/2021).
Pekerja dapat membuktikan dirinya belum mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh dana
tunai dengan melampirkan bukti lamaran pekerjaan paling sedikit ke lima perusahaan/pemberi
kerja dalam satu bulan dan/atau bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit
satu perusahaan pemberi kerja dalam satu bulan.
Manfaat akses informasi pasar kerja berupa penyediaan data lowongan pekerjaan, paling sedikit
mengenai identitas pemberi kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, nama jabatan, dan
syarat jabatan sesuai dengan ketentuan. Lalu, terdapat pula manfaat bimbingan jabatan yang
diberikan dalam bentuk asesmen diri atau penilaian diri, dan/atau konseling karir.
Manfaat pelatihan kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi, bertujuan agar peserta
bisa memperoleh pekerjaan kembali melalui peningkatan kompetensi kerja. Seperti halnya
manfaat dana tunai, peserta harus memenuhi syarat presensi untuk menerima manfaat ini setiap
bulannya.
Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja dan pemberi kerja agar manfaat
JKP dapat disalurkan. Bagi pekerja, terdapat tiga syarat yakni terkena PHK (baik bagi karyawan
kontrak maupun karyawan tetap), bersedia bekerja kembali, dan memenuhi ketentuan
pembayaran iuran.
Peserta terkait harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Lalu,
peserta pun harus membayar iuran paling singkat enam bulan berturut-turut sebelum terjadi
PHK atau pengakhiran hubungan kerja.
Pembayaran iuran yang menjadi syarat pemberian manfaat JKP bukan hanya menjadi tanggung
jawab peserta, tetapi juga pemberi kerja atau perusahaan, karena terdapat komponen iuran
yang dibayarkan pemberi kerja. Jika pemberi kerja tidak patuh atau menunggak iuran, manfaat
JKP justru harus ditanggung pemberi kerja hingga iurannya dilunasi.
"Pengusaha yang menunggak iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian
[JKm] sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari tiga bulan berturut-turut dan terjadi
PHK, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada peserta. Manfaat uang tunai
dibayarkan oleh pengusaha kepada rekening bank peserta," tertulis dalam beleid tersebut.
Permenaker 15/2021 mengatur bahwa pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran
dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan
kepada BPJAMSOSTEK. Perusahaan terkait dapat melampirkan bukti pembayaran manfaat bagi
pekerjanya kepada BPJAMSOSTEK.
Perusahaan atau pemberi kerja memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK
kepada BPJAMSOSTEK, dengan bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan
92
