Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 94

PHK  dari  dinas  ketenagakerjaan  setempat.  Jika  PHK  melalui  proses  hukum  di  pengadilan
              hubungan industrial, harus terdapat dokumen perjanjian bersama atau putusan pengadilan yang
              telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

              Manfaat JKP dapat diberikan paling banyak tiga kali kepada setiap peserta selama masa kerjanya.
              Manfaat kedua dapat diberikan jika terpenuhi masa iur selama lima tahun setelah pekerja terkait
              memperoleh manfaat pertama, begitu pun dengan pemberian manfaat ketiga.

              Peserta  BPJAMSOSTEK  kehilangan  haknya  untuk  memperoleh  manfaat  JKP  jika  tidak
              mengajukan klaim manfaat JKP setelah mengalami PHK, jika sudah mendapatkan pekerjaan,
              atau jika meninggal dunia.
              Direktur  Kepesertaan  BPJAMSOSTEK  Zainudin  menjelaskan  bahwa  tidak  terdapat  iuran
              tambahan bagi peserta untuk memperoleh program JKP. Oleh karena itu, dia menghimbau para
              pekerja untuk aktif di program-program jaminan sosial.

              "JKP tanpa iuran tambahan, dana dari program JKK dan JKm diambil sedikit untuk membiayai
              JKP. Pengusaha dan UMKM dia bayar seperti biasa, tidak ada iuran tambahan [agar pekerjanya
              bisa memperoleh manfaat JKP]," ujar Zainudin pada Kamis (5/8/2021).

              Adapun, manfaat program JKP baru dapat disalurkan kepada pekerja pada Februari 2022 karena
              adanya ketentuan minimal masa iur. Selain dalam Permenaker 15/2021, ketentuan minimal masa
              iur 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sudah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP)
              37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

              Bisnis  memperoleh  informasi  bahwa  perhitungan  batas  minimal  keaktifan  peserta  atau
              pembayaran  iuran  untuk  memenuhi  syarat  dalam  menerima  manfaat  JKP  adalah  sejak  PP
              37/2021 terbit. Artinya, perhitungan dimulai per 2 Februari 2021.

              Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
              Irvansyah Utoh Banja mengonfirmasi bahwa perhitungan batas minimal keaktifan peserta itu
              sesuai terbitnya aturan terkait.

              "[Perhitungan] start sesuai PP 37/2021. Tahun ini belum [ada pembayaran klaim JKP]," ujar Utoh
              kepada Bisnis, belum lama ini.

              Jika mengacu kepada ketentuan itu, maka pembayaran manfaat JKP baru dapat dilakukan pada
              Februari 2022. Syarat terdapat pembayaran iuran minimal enam bulan berturut-turut pada kurun
              Februari 2020–Februari 2022 pun harus terpenuhi.


























                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99