Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 MEI 2021
P. 10

"Pekerja  yang  tidak  disalurkan  ke  perusahaan  lain,  kami  meminta  perusahaan  tidak
              menggunakan perhitungan pesangon yang diatur dalam omnibus law UU Cipta Kerja," tegas Said
              lqbal.

              Selain  itu,  KSPI  meminta  perusahaan  untuk  memberikan  waktu  yang  cukup  kepada  serikat
              pekerja dalam melakukan sosialisasi tentang rencana PHK hampir 3.000-an karyawan Giant ini.

              JANGAN PAKSAKAN KEHENDAK

              "Perusahaan  jangan  tergesa-gesa  dan  memaksakan  kehendak  terhadap  kasus  PHK  besar-
              besaran di Giant. KSPI bersama ASPEK Indonesia akan mengawal terhadap proses PHK ribuan
              pekerja di Giant," ujarnya.

              Said lqbal mengungkap PHK hampir 3.000-an buruh ini menunjukkan bahwa omnibus law UU
              Cipta Kerja No 11/2020 khususnya klaster ketenagakerjaan tidak sesuai dengan penjelasan para
              Menteri. Sebab selama ini mereka mengatakan bahwa omnibus law akan membuka lapangan
              kerja baru, mendatangkan investasi, dan mencegah terjadinya PHK.

              Sebab fakta di lapangan menjelaskan, investor justru yang ada malah menarik investasinya dari
              Indonesia," tegasnya.

              "Inilah saatnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan buruh Indonesia yang
              diwakili oleh KSPSI AGN dan KSPI untuk membatalkan dan mencabut omnibus law UU Cipta
              Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebab terbukti, janji omnibus law jauh panggang dari
              api," lanjutnya.

              "Tidak benar bahwa UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan akan menarik investasi baru masuk
              ke Indonesia, karena faktanya justru merugikan kaum buruh di mana PHK besar-besaran terjadi
              dengan pesangon yang rendah, mengganti karyawan tetap dengan karyawan outsourcing dan
              kontrak, dan jam kerja yang berlebih," ucapnya.

              Berdasarkan catatan KSPI, ancaman PHK besar-besaran juga terjadi di beberapa perusahaan
              lain. Seperti yang terjadi di maskapai penerbangan Garuda Indonesia, beberapa perusahaan di
              Bekasi dikabarkan tutup.

              "Karena itu, KS3I meminta Pemerintah dan Hakim MK mencabut omnibus law UU Cipta Kerja
              dan mencari strategi penyelamatan terhadap ledakan PHK di tengah pandemi yang belum usai,"
              kata Said lqbal. (riza/bi/bu)



























                                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15