Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

(PHK) dan dirumahkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar
Sanusi menjelaskan, mereka adalah yang bekerja di sektor kritikal, esensial dan non esensial
dari berbagai provinsi di Jawa dan Bali. Anwar menjelaskan, salah satu solusi jangka pendek
untuk menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja atau buruh adalah optimalisasi
pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, yakni mengenai rencana keberlangsungan
usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di
perusahaan.

AMIT-AMIT! JANGAN SAMPAI ANCAMAN 50% PEKERJA KENA PHK-DIRUMAHKAN
KEJADIAN

Kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang kini jadi PPKM
Level 3 dan 4 berpotensi menyebabkan hampir 50% pekerja terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan dirumahkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menjelaskan,
mereka adalah yang bekerja di sektor kritikal, esensial dan non esensial dari berbagai provinsi
di Jawa dan Bali.

"Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di
wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial dan non esensial
terdapat 24,66% pekerja yang berpotensi ter-PHK dan 23,72% dirumahkan," katanya dalam
webinar TNP2K, Kamis (19/8/2021).

Ancaman tersebut berpotensi terjadi akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat yang kini diubah jadi PPKM berlevel.

"Totalnya adalah hampir 48% mereka yang terdampak secara serius dari adanya kebijakan ini,"
sebutnya.

Anwar menjelaskan, salah satu solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha dan
perlindungan pekerja atau buruh adalah optimalisasi pelaksanaan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan, yakni mengenai rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi
COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan.

"Surat edaran ini mendorong agar pimpinan perusahaan dapat segera menyusun perencanaan
pelaksanaan keberlangsungan usaha, antara lain melalui pembuatan mitigasi risiko dan
identifikasi respons dampak pandemi dengan pertimbangan besarnya potensi pekerja yang
terancam PHK atau dirumahkan," tambahnya.

Bahkan hantaman pandemi COVID-19 tercermin dari data BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyebut hingga kemarin, Rabu (18/8)
sudah ada 4,4 juta peserta yang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau lihat yang lebih mikro di kepesertaan kami, kami juga mencatat jumlah tenaga kerja yang
keluar di sektor formal itu kami lihat posisi kemarin itu sudah 4,4 juta orang," kata dia dalam
webinar TNP2K.

Dari data yang ada, dia menyebut bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan dampak ekonomi
dan dampak ketenagakerjaan. Hal itu terkonfirmasi dari tren kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan diperkirakan adanya gelombang kedua COVID-19 atau second wave akan menyebabkan
lebih banyak pengangguran.

165