Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

SUBSIDI GAJI 2021 HANYA UNTUK PEKERJA DI WILAYAH PPKM LEVEL 3 DAN 4

Program subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja pada tahun 2021 menjadi
salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

"BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya selama
masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM)," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, saat
menyampaikan pidato kunci dalam webinar “Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19:
Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakan TNP2K, Kamis (19/8/2021).

Menurut dia, berdasarkan data Kemnaker yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa
dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan nonesensial, sebanyak
24,66% pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72% berpotensi dirumahkan.

“Jadi dari fakta tersebut tentunya pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi
negatif ini bisa kita hindari, minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun
bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan
proses produksi,” ungkapnya.

Dalam memitigasi dampak kebijakan PPKM, pelaksanaan BSU tahun 2021 memiliki sejumlah
perbedaan dengan BSU tahun 2020. Pertama, dari sisi cakupan. Pada tahun 2020 BSU menyasar
seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak pandemi. Sedangkan BSU tahun 2021 hanya
menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4, sesuai Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021
dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Kedua, Batasan upah atau gaji penerima BSU. Pada tahun 2020, upah/gaji maksimal penerima
BSU adalah Rp5 juta. Sedangkan tahun 2021, maksimal adalah Rp3,5 juta atau sesuai UMK/UMP
dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di atas Rp3,5
juta.

“Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan
sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini,” lanjutnya.

Selain itu, kata Anwar, pihaknya juga berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat
sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear dari sisi regulasi
dan clean dari sisi data. Tujuannya adalah pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi
lain, serta tidak terjadi duplikasi data.

“Sehingga BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU
tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM),” jelas dia.

Pada sisi data ini, kata Anwar, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
sebagai sumber data calon penerima BSU. “Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik,
kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan tentunya akan sesuai
dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU,” tuturnya.

Sesditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Surya Lukita Warman, menambahkan, dana BSU tahun
2021 bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Tahun Anggaran 2021.

170