Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 187

BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA MASUK REKENING, JANGAN HARAP DAPAT BLT PKH
              HINGGA UMKM
              JAKARTA  -  BLT  subsidi  gaji  atau  upah  bagi  pekerja  tahun  ini  merupakan  salah  satu  upaya
              pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Penyaluran BLT
              Subsidi diberikan pada pekerja di wilayah PPKM Level 4 dan 3.

              "BSU  bertujuan  melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  kemampuan  ekonomi
              pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan kelangsungan usahanya selama
              masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
              (PPKM),"  ujar  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Anwar  Sanusi,  saat
              menyampaikan Pidato Kunci dalam webinar "Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi COVID-19:
              Pembelajaran dan Sosialisasi" yang diselenggarakn oleh TNP2K pada Kamis (19/8/2021).

              Menurutnya,  berdasarkan  data  Kementerian  Ketenagakerjaan  yang  dihimpun  dari  berbagai
              provinsi di wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan
              nonesensial, sebanyak 24,66% pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72% berpotensi
              dirumahkan.

              Dalam  memitigasi  dampak  permberlakuan  kebijakan  PPKM  akibat  pandemi  Covid-19,
              pelaksanaan BSU tahun 2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU tahun 2020. Pertama,
              dari sisi cakupan. Di mana pada tahun 2020 BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang
              terdampak pandemi.

              Sedangkan BSU tahun 2021 hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4 (sesuai
              Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021).

              "Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan
              sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini," lanjutnya.

              Selain  itu,  kata  Anwar,  pihaknya  juga  berupaya  agar  penyaluran  BSU  tahun  ini  lebih  tepat
              sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear dari sisi regulasi
              dan clean dari sisi data.

              Tujuannya adalah pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi
              duplikasi data.

              "Sehingga BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU
              tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan
              (PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM)," terangnya.























                                                           186
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192