Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 188
Judul Subsidi Upah Diharap Tepat Sasaran, Ini Strategi Kemenaker
Nama Media bisnis.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210819/12/1431643/subsidi-upah-
diharap-tepat-sasaran-ini-strategi-kemenaker
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-08-19 16:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Baik melalui bantuan pemerintah
ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja tetap dapat melakukan
proses produksi
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya kami sangat berharap apa
yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan sosial, utamanya bagi pekerja yang
terdampak kebijakan PPKM ini
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini kalau clean dan clear bisa dikawal
dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan tentunya
akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan berharap program bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini benar-
benar mampu memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Khususnya di
masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan pemerintah perlu
melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif yang menghambat program BSU bisa
dihindari. "Baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar
perusahaan dan pekerja tetap dapat melakukan proses produksi," ujar Anwar melalui keterangan
resmi yang dikutip Bisnis , Kamis (19/8/2021).
SUBSIDI UPAH DIHARAP TEPAT SASARAN, INI STRATEGI KEMENAKER
, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan berharap program bantuan subsidi upah (BSU) tahun
ini benar-benar mampu memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
Khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
187
