Page 76 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

kemampuan ekonomi pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan
kelangsungan usahanya selama masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, saat
menyampaikan Pidato Kunci dalam webinar “Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19:
Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakan oleh TNP2K pada, Kamis (18/8/2021).

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai
provinsi di wilayah Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan
nonesensial, sebanyak 24,66 persen pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72 persen
berpotensi dirumahkan.

“Jadi dari fakta tersebut tentunya pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi
negatif ini bisa kita hindari, minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun
bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan
proses produksi,” kata Sekjen Anwar.

Dalam memitigasi dampak permberlakuan kebijakan PPKM akibat pandemi Covid-19,
pelaksanaan BSU pada 2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU 2020. Pertama, dari sisi
cakupan. Di mana pada 2020 BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak
pandemi. Sedangkan BSU 2021 hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4 (sesuai
Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021).

Kedua, Batasan upah/gaji penerima BSU. Pada 2020, upah/gaji maksimal penerima BSU adalah
Rp5 juta. Sedangkan pada 2021, upah/gaji maksimal adalah Rp3,5 juta, atau sesuai UMK/UMP
dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di atas Rp3,5
juta.

“Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan
sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini,” ucapnya.

Selain itu, kata Sekjen Anwar, pihaknya juga berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat
sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear dari sisi regulasi
dan clean dari sisi data. Tujuannya adalah pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi
lain, serta tidak terjadi duplikasi data.

“Sehingga BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU
tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM),” jelasnya.

75