Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

kesehatan, social, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat
tinggal, dan aksesibilitas.
Namun, dalam implementasi belum memihak kepada mereka, termasuk akses terhadap
pelayanan kesehatan reproduksi. Pada aspek pelayanan kesehatan, pemerintah dinilai kurang
memperhatikan hak-hak reproduksi penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang
disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan yang mendukung akses informasi
serta pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas.

Segera Implementasikan

Masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang kurang mengetahui informasi kesehatan
reproduksi. Orang tua mereka memberikan informasi kesehatan reproduksi sebatas persiapan
dalam menghadapi menstruasi. Kurikulum di sekolah juga belum secara spesifik membahas
kesehatan reproduksi secara komprehensif, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas.
Mereka mencari sendiri informasi kesehatan reproduksi untuk kebutuhan perkembangan seksual
dan biologis. Secara biologis penyandang disabilitas mengalami perkembangan pubertas yang
sama dengan perempuan non-penyandang disabilitas. Kurangnya infomasi kesehatan reproduksi
mengakibatkan mereka mencari sendiri melalui film dan video di internet.

Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas bisa berdampak pada
kekerasan seksual. Pelaku biasanya tidak jauh dari mereka, yakni orang terdekat yang
mengetahui kelemahannya. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi juga mengakibatkan
mereka tidak dapat memiliki silat aserdf, yakni berani mengatakan tidak atau melawan ketika
mengalami perlakuan kekerasan.

Pemerintah harus mengaplikasikan dan mengimplementasikan kebijakan layanan kesehatan
dengan baik sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya,layanan promosi kesehatan
reproduksi dan pemerik-sanaan untuk penyandang disabilitas khususnya perempuan
penyandang disabilitas, kemudian ada pemanggilan antrean bagi tunarungu dan ada asuransi
kesehatan atau BPJS khusus penyandang disabilitas.
Penting memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum pendidikan
sekolah baik sekolah inklusi atau regular yang menerima siswa penyandang disabilitas maupun
di sekolah sekolah luar biasa (SLB). Orang tua penyandang disabilitas perlu memiliki bekal
pengetahuan reproduksi, karena mereka yang sehari-hari dekat dengan anak penyandang
disabilitas. (27)

- Islamiyatur Rokhmah, dosen Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta

12