Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

Judul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Disabilitas
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Kesehatan Reproduksi Disabilitas
Halaman/URL Pg10
Jurnalis 27
Tanggal 2021-06-10 06:22:00
Ukuran 280x83mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.480.000

News Value Rp 92.400.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara luas sudah diatur dalam kebijakan dan strategi
kesehatan reproduksi. Kebijakan meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana,
pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/A1DS,
pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja,pencegahan
dan penanganan infertilitas, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut
(kanker, osteoporosis, dementia). Lingkup kesehatan reproduksi yang ada masih dominan
berpaham pada normalisme, semua didesain untuk individu yang normal. Belum ada desain
khusus penyandang disabilitas.

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DISABILITAS

RUANG lingkup kesehatan reproduksi secara luas sudah diatur dalam kebijakan dan strategi
kesehatan reproduksi. Kebijakan meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana,
pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/A1DS,
pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja,pencegahan
dan penanganan infertilitas, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut
(kanker, osteoporosis, dementia).

Lingkup kesehatan reproduksi yang ada masih dominan berpaham pada normalisme, semua
didesain untuk individu yang normal. Belum ada desain khusus penyandang disabilitas.
Kebijakan perlindungan hak bagi difabel sebenarnya sudah ada dalam UU No 8 Tahun 2016 yang
mengamanatkan pemerintah nasional dan daerah menghormati, melindungi, dan memajukan
hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Indonesia juga turut menyepakati tercapainya Millennium Development Goals (MDGs) dan
sekarang dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu target kSDGs
tahun 2030 adalah mewujudkan kesetaraan gender, pendidikan inklusi, dan non-dliskriminasi
termasuk kepada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 3 ayat b
menyebutkan tentang hak penyandang disabilitas terkait pendidikan, ketenagakerjaan,

11