Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 194
keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP 109/2012.
Dia mengatakan rencana revisi PP 109/2012 justru sangat mengancam keberlangsungan industri
hasil tembakau.
REVISI PP 109 ANCAM PENDAPATAN PEKERJA TEMBAKAU
Serikat pekerja tembakau menolak keras rencana revisi PP 109 /2012 yang dinilai mengancam
kelangsungan hidup buruh. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan
Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada
keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP 109/2012.
"Ada indikasi keterlibatan LSM asing dalam berbagai kegiatan antirokok atau antitembakau. Ya
saya rasa kita sama sama tahu, ada dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok,"
ujar Sudarto di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Dia mengatakan rencana revisi PP 109/2012 justru sangat mengancam keberlangsungan industri
hasil tembakau.
"Situasi pandemi saja sudah sangat menyulitkan anggota kami, merevisi PP 109/2012 akan
berdampak langsung pada berhentinya usaha dan hilangnya pekerjaan para pekerja," kata
Sudarto.
Keprihatinan ini yang diharapkan serikat pekerja untuk dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Ingat ada buruh-buruh rokok kecil yang jumlahnya besar. Beri kesempatan kami bekerja dan
mendapatkan penghasilan sebagaimana rakyat lainnya di negara yang berdaulat ini," tegas
Sudarto.
Apalagi, kata Sudarto, industri rokok bukan industri baru. "Industri rokok sudah sangat lama,
sudah beratus tahun menjadi bagian sawah ladang pekerja. Dan sampai detik ini industri rokok
itu juga legal," jelasnya. Apabila rencana revisi PP 109/2012 ini terus dilanjutkan, para pekerja
di IHT tidak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan untuk bekerja dan
mempertahankan sumber pendapatannya.
"Keterlibatan tenaga kerja yang cukup besar, petani yang cukup besar, hendaknya menjadi
perhatian," pungkas Sudarto.
193
