Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021
P. 24

PENGANGGURAN MAKIN DALAM

              Bonus demografi di Jawa Tengah belum mampu dioptimalkan untuk mengungkit perekonomian
              provinsi  akibat  terganjal  pandemi  Covid-19.  Tingkat  pengangguran  terbuka  pun  justru
              meningkat.

              Pada sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 36,52 juta jiwa. Ada
              kenaikan 4,1 juta jiwa apabila dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada 2010.

              Laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir mencapai 1,17% per tahun, lebih cepat
              ketimbang  periode  2000-2010  yang  hanya  sebesar  0,37%.  Adapun,  penduduk  dengan  usia
              produktif mencapai 70,6%.

              Namun, bonus demografi yang berlangsung ini tidak berdampak banyak. Pasalnya, pada 2020
              pandemi  menggempur  sendi  perekonomian  daerah  sehingga  angka  pengangguran  pun  ikut
              melonjak.

              Dalam 3 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat kenaikan
              tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada 2020 telah menyentuh 6,48%. Tak hanya TPT,
              BPS  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  mencatat  kenaikan  jumlah dan  persentase  penduduk  miskin
              dalam periode yang sama.

              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Jawa  Tengah  Sakina
              Rosellasari mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif belum tentu
              berbanding lurus dengan tingkat keterserapan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang ada.

              "Dalam  pandangan  umum,  dengan  bonus  demografi,  maka  sektor  usaha  padat  karya  akan
              mudah mendapatkan calon tenaga kerja. Namun, kondisi riilnya tidak demikian," katanya kepada
              Bisnis, Rabu (27/1).
              Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi kurangnya penyerapan tenaga kerja di Jawa
              Tengah. Contohnya, perubahan pola hidup serta mental kerja di sektor industri padat karya.

              Pengelolaan serta pemanfaatan momen bonus demografi, lanjut Sakina, tidak bisa dipasrahkan
              hanya  kepada  pemerintah.  Menurutnya,  perlu  kerja  sama  antara  pengusaha,  pekerja,  dan
              pemerintah untuk menciptakan tempat investasi dan tempat kerja yang nyaman.

              "Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama lintas lembaga," ujarnya.

              Selain tingginya TPT serta persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, fenomena tenaga kerja
              murah juga jadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

              Dari  rentang  usia  produktif  15-64  tahun,  penduduk  dalam  kelompok  15-19  tahun  menjadi
              kelompok dengan rata-rata upah bersih terendah. BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa
              rata-rata upah bersih yang diterima penduduk pada rentang usia tersebut berkisar Rp 1,43 juta
              per bulan.
              Sementara itu, upah tertinggi dirasakan oleh penduduk dengan rentang usia 55-59 tahun. Pada
              kelompok usia tersebut, rata-rata upah bersih yang diterima mencapai Rp2,85 juta per bulan.

              Sementara  itu,  subsidi  perumahan,  transportasi,  hingga  biaya  pendidikan  anak-anak  dari
              keluarga pekerja menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan
              riil bagi pekerja.

              "Tentunya  langkah  tersebut  bisa  dilakukan  tanpa  meningkatkan  biaya  tenaga  kerja  untuk
              perusahaan. Ini akan meningkatkan daya tarik tenaga kerja," ujar Sakina.


                                                           23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29