Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 Januari 2021
P. 65

"Kami  bersyukur  Kementerian  Ketenagakerjaan  menerima  penghargaan  dari  KASN  dengan
              predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur
              negara yang lebih baik," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta pada Kamis (28/1/2020).

              Acara  penyerahan  keputusan  dan  piagam  penghargaan  penerapan  sistem  merit  di  instansi
              pemerintah ini dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sebanyak 54 instansi pemerintah,
              baik pusat maupun daerah, mendapat penghargaan sistem merit ini.

              Sekjen Anwar juga menyampaikan apresiasinya kepada para ASN yang bekerja di lingkungan
              Kemnaker.  Menurutnya,  penghargaan  ini  merupakan  hasil  bersama  atas  kerja  keras  seluruh
              insan Kemnaker.

              "Kami  sampaikan  yang  sebesar-sebesarnya  kepada  teman-teman  Kemnaker.  Kerja  sama  ini
              harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke depannya sehingga manajemen Kementerian
              Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi," katanya.

              Anwar mengatakan, Kemnaker akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis, mengikuti
              prosedur, standar, dan kriteria yang selama ini sudah dikembangkan oleh Kemenpan RB, KASN,
              dan BKN. Pihaknya juga akan terus melakukan konsolidasi sebagai upaya agar SDM di Kemnaker
              tetap unggul dan siap bersaing meraih kinerja yang terbaik.

              Sebagaimana diketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara
              (ASN) yang disusun berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara
              adil dan wajar tanpa diskriminasi serta tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul,
              jenis kelamin.

              KASN  sebagai  pengawas  penerapan  sistem  merit  melakukan  penilaian  terhadap
              kementerian/lembaga  (K/L)  dan  pemerintah  daerah  (Pemda)  di  seluruh  Indonesia  melalui
              kesiapan dan penerapan aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang diharapkan.

              Penilaian itu meliputi perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN; pengembangan karir dan
              peningkatan kompetensi; mutasi dan promosi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan
              dan  disiplin;  perlindungan  dan  pelayanan;  dan  sistem  pendukung.  Setiap  aspek  ditetapkan
              kondisi idealnya.

              (*).































                                                           64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70