Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 105
Ida bilang, integrasi data memungkinkan pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui
BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," beber Ida.
Dalam kesempatan tersebut, Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem
informasi pasar kerja di Kemnaker.
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker.
Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari
tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik
BPJS, dan dinas daerah.
Sementara keempat, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang
akademis maupun nonakademis dan kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran
Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain).
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan.
Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan; dan memastikan agar
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal.
104
