Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 124
JADI BAHAN KAMPANYE HITAM, INDUSTRI SAWIT PASTIKAN PATUHI ATURAN
KETENAGAKERJAAN
Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono
menegaskan industri kelapa sawit Indonesia berkomitmen untuk memenuhi aturan
ketenagakerjaan yang berlaku. Termasuk bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit .
"Industri sawit Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi.
Khususnya ketenagakerjaan juga di perkebunan," ungkap dia dalam webinar bertajuk
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3).
Bos Gapki ini menjelaskan, komitmen untuk taat pada aturan ketenagakerjaan diperkuat atas
sertifikasi yang diberikan oleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) kepada industri
sawit nasional. ISPO sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan
di industri sawit nasional tetap ramah lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia.
"Dan masalah ketenagakerjaan menjadi satu yang penting di ISPO, dan itu menjadi prinsip
keempat. Ini bukti bahwa aturan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan," tambahnya.
Oleh karena itu, Gapki memastikan bahwa industri sawit nasional terus bersolek untuk
terciptanya iklim kerja yang tidak hanya ramah lingkungan namun juga ramah terhadap para
pekerjanya. Menyusul adanya sejumlah pengakuan dari lembaga terpercaya yang independen.
"Sekali lagi kami proses ini menjadi sarana untuk memperbaiki iklim Ketenagakerjaan di industri
dan perkebunan sawit . Kita sudah melihat itu," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono
memastikan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan
kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional. Khususnya terkait
permasalahan yang menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak.
"Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian
menjadi alat untuk kampanye negatif," ungkapnya dalam webinar bertajuk Perlindungan Pekerja
Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3).
Dia mengungkapkan, sorotan akan persoalan ketenagakerjaan terhadap kelompok perempuan
dan anak sendiri pertama kali disorot oleh dunia internasional sejak 2016 lalu. Saat itu, ada salah
satu lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International yang mengendus adanya
kerja paksa yang melibatkan anak-anak di perkebunan sawit.
"Itulah sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan,"
terangnya.
Dia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan lainnya yang menyedot perhatian internasional
adalah pelecehan seksual terhadap pekerja sawit perempuan, yang kemudian kembali digunakan
sebagai alat untuk melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit. Sebagaimana yang
ramai diberitakan kantor media asing pada 2020 lalu.
"Amerika, bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit
di Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan," terangnya.
123
