Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 126
Judul Kemnaker-BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima Program
JKP
Nama Media merdeka.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kemnakerndashbpjs-ketenagakerjaan-
integrasikan-data-penerima-program-jkp.html
Jurnalis Sulaeman
Tanggal 2021-03-23 16:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi
dengan implementasi operasional
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu,
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3).
KEMNAKER-BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA PROGRAM
JKP
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
125
