Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 130
Judul GAPKI Pastikan Industri Sawit Terus Patuhi Aturan Ketenagakerjaan
Nama Media merdeka.com
Newstrend Lingkungan Kerja Industri Sawit
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/gapki-pastikan-industri-sawit-terus-
patuhi-aturan-ketenagakerjaan.html
Jurnalis Sulaeman
Tanggal 2021-03-23 15:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Industri sawit
Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi. Khususnya
ketenagakerjaan juga di perkebunan
neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Dan masalah
ketenagakerjaan menjadi satu yang penting di ISPO, dan itu menjadi prinsip keempat. Ini bukti
bahwa aturan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan
neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Sekali lagi kami
proses ini menjadi sarana untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan di industri dan perkebunan
sawit. Kita sudah melihat itu
negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami masih
melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam
dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit
neutral - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat
beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran K3. Seperti
terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti libur yang
diberikan dan lainnya
negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, pekerja
perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat melahirkan
negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, banyak
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu
negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Artinya, kita
mengatur gar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktek ini mulai dari rekrutmen, pelaksanaan
pekerjaan di tempat kerja,pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun
129
