Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 4
"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan," kata Ida dikutip dari keterangan resminya, Selasa (23/3/2021).
Ida mengatakan dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, dia juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi
Kemenaker dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi
Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker.
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan
program jaminan sosial secara periodik bulanan kepada Kemenaker.
Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemenaker
dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja,
wasrik BPJS, dan dinas daerah.
Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis
maupun nonakademis.
Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan
diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain).
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri memaparkan
rencana kerja perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6
lompatan.
Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan; dan memastikan agar
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal.
Untuk 6 lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong peningkatan
kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan dengan
pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya.
3
