Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020
P. 17
Judul Omnibus Law Ciptaker Solusi Hadapi Krisis Terdampak Covid-19
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-09-03 05:31:00
Ukuran 149x194mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 7.450.000
News Value Rp 22.350.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja dipandang sebagai salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis.
Meski banyak hal yang menentang, namun pembahasan ini rupanya telah menemukan titik temu.
Anggota DPR RI Ahmad Ali menilai bahwa omnibus law cipta kerja merupakan salah satu solusi
dalam menghadapi situasi krisis. Karena itu pemerintah dan DPR berupaya dalam melakukan
percepatan pengesahan.
OMNIBUS LAW CIPTAKER SOLUSI HADAPI KRISIS TERDAMPAK COVID-19
Omnibus Law Cipta Kerja dipandang sebagai salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis.
Meski banyak hal yang menentang, namun pembahasan ini rupanya telah menemukan titik temu.
Anggota DPR RI Ahmad Ali menilai bahwa omnibus law cipta kerja merupakan salah satu solusi
dalam menghadapi situasi krisis. Karena itu pemerintah dan DPR berupaya dalam melakukan
percepatan pengesahan.
Sebelumnya, pihaknya juga sempat mengusulkan agar cluster ketenagakerjaan ditarik dari
pembahasan karena dianggap dapat menimbulkan kegaduhan dan menghambat pembahasan
cluster yang lain.
Namun saat ini pembahasan tengah berjalan, pihak dari serikat buruh juga sudah bertemu
dengan DPR dan sudah terdapat dialog. Jika komunikasi sudah terjadi, ada dialog, diskusi,
masukan-masukan dari perwakilan buruh sudah diderigar, tentu tidak ada alasan untuk menarik
pembahasan omnibus law pada cluster ketenagakerjaan.
Pada kesempatan berbeda, pakar hukum perdata Universitas Sultan AgebgTirtayasa (UNTIRTA)
Agus Prihartono menganggap bahwa penerapan sistem
Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi dan
sulitnya investasi masuk jauh lebih efisien dari segi biaya dan waktu.
Sistem omnibus law memungkinkan 74 undang-undang terkait dibahas dalam satu payung
hukum, menurut Agus hal tersebut tentu sangat efisien secara anggaran legislatif.
16
