Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020
P. 18
Bisa dibayangkan jika kita melakukan perubahan sebanyak 74 undang-undang, pasti biaya
legislasinya akan sangat besar sekali.
Efisiensi waktu juga sangat diakomodir melalui penerapan sistem omnibus law RUU Cipta Kerja.
Mengingat masih cukup banyak kekurangan dari undang-undang terkait kemudahan dalam
membuat usaha di Indonesia saat ini.
Perlu kita ketahui bahwa omnibus law sendiri sebenarnya sudah banyak sekali diterapkan di
negara-negara dengan sistem hukum Common Law. Utamanya untuk meningkatkan iklim dan
daya saing investasi.
Selama pandemi krisis ekonomi dialami hampir semua negara. Prof. Wihana Kirana Jaya seleku
Guru Besar FEBUGM mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan salah satu
paradigma baru dalam menghadapi krisis.
Wihana mengatakan, kita harus mengakui bahwa di masa pandemi ini kita perlu mencari
paradigma baru. Pemikirannya tidak bisa seperti di masa normal, harus di massa krisis juga.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ada saat ini merupakan upaya pemerintah untuk memulai
lebih awal, sebelum kondisi normal kita harus menarik perhatian dan investasi - investasi baru.
Dirinya menilai, permasalahan pelik soal investasi yang di-hadapi Indonesia seperti tumpang
tindihnya regulasi serta birokrasi yang kerap menyebabkan bottle-neck investasi perlu segera
diselesaikan.
Moody's investor Service menyebutkan bahwa risiko resesi global semakin meningkat, seiring
meluasnya wabah virus corona.
Moody's menilai, semakin lama wabah ini terjadi, akan semaldn mempengaruhi kegiatan
ekonomi dan mengarah ke resesi.
Moody's Investor Service memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini
menurun dari 4,9% menjadi 4,8%. Proyeksi Moody's ini didasarkan pada keberadaan pandemi
covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktifi tas ekonomi secara global.
Sementara itu, untuk negara-negara G20, prediksi pertumbuhan ekonominya masing-masing
hanya 2,1%, turun 0,3% dari angka perkiraan sebelumnya.
Pelemahankonsumsi dan produksi yang utama akan dirasakan oleh Tiongkok, tempat wabah
virus tersebut bermula.
Sementara itu Arven Marta selaku Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI),
mengatakan bahwa RUU yang tengah dibahas di badan legislasi (Baleg) ,DPR mampu
menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang selama ini menjadi penghambat investasi di
Indonesia.
Dengan adanya penyederhanaan regulasi ini, dirinya menilai bahwa investasi di Indonesia akan
dengan mudah dan secara otomatis akan meningkatkan pertim-buhan ekonomi.
Dirinya juga meyakini, omnibus law cipta kerja dan omnibus law perpajakan akan saling
mendukung dan saling melengkapi, serta dapat menjadi pemantik demi mengupayakan cita-cita
bersama untuk kepentingan ekonomi nasional.
Perlu kita ketahui bahwa sejumlah negara di dunia sudah masuk ke dalam jurang resesi akibat
pandemi covid-19. Setelah sebelumnya Singapura,
17
