Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020

SWF ini bertujuan untuk mengumpulkan dana-dana dari lembaga investasi milik pemerintah dari
negara lain untuk diinvestasikan pada proyek di Indonesia.
Agar investor percaya, Pemerintah Indonesia akan membonkan andil dalam lembaga investasi
yang akan mengelola proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor.

Menampung investasi

Target awal, SWF ditujukan untuk mengembangkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur
pendukung calon ibukota di Kalimantan Timur.
Namun, sumber KONTAN menyebutkan, dalam pembahasan SWF muncul wacana baru
penggunaan investasi untuk mendanai proyek strategis pemerintah yang sebelumnya dibiayai
oleh APBN.

Namun krisis menyebabkan kemampuan APBN menjadi terbatas, sehingga muncul wacana untuk
mendanai proyek itu dengan SWT.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim,
meskipun Lembaga Pengelola Investasi yang disebut SWF belum resmi berdiri dan belum ada
wujudnya, tapi banyak negara sudah menyatakan minat menempatkan dana di lembaga
pengelola dana investasi ini.

"Perdana Menteri Australia menunggu (SWF)ini, MBZ (Sheikh Mohamed Bin Zayed Putra Mahkota
Abu Dhabi Uni Emirat Arab) juga menunggu SWF Indonesia kapan diterbitkan. Termasuk yang
diminta Masayosi Son, (Chief Exe-cutive Officer Softbank dan juga pengarah Ibu Kota Negara
bani)/' kata Airlangga Hartarto saat mei\jelaskan kepada wartawan.

Poin SWF di Bab X RUU Cipta Kerja

1. Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pengaturan soal peningkatan investasi
pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional (pasal 4 ayat 6 Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja).

2. Membentuk lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund) oleh Menteri Keuangan.

3. Lembaga investasi pemerintah bersifat sui generis dengan kewenangan khusus pengelolaan
investasi.

4. SWF berwenang: a) melakukan penempatan dana dalam bentuk instrumen keuangan; b)
melakukan kegiatan pengelolaan aset; c) melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian
(trust fund): d) menentukan calon mitra investasi; e) memberikan dan menerima pinjaman;
dan/atau menatausahakan aset yang dimilikinya.
5. Dalam melaksanakan investasi Pemerintah Pusat membentuk Lembaga pengelola investasi
Pemerintah Pusat dengan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengarah.

6. Investasi Pemerintah Pusat oleh SWF bisa bersumber dari aset negara, aset

badan usaha milik negara, dan/atau sumber lainnya, yang dijadikan investasi dan
dipindahtangankan menjadi aset Lembaga

7. Melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

38