Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020

Hal itu disampaikannya dalam acara Audiensi Kajian DIM RUU Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.
Audiensi tersebut digelar oleh Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan Aliansi Gerakan
Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat, Gedung DPR/MPR
RI, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

"Partai Demokrat menginginkan kelas pekerja lebih sejahtera dan mendapatkan keadilan," kata
pria yang akrab disapa Ibas itu.

Pada acara yang digelar dengan undangan terbatas karena protokol Kesehatan itu, Ibas
menyampaikan pentingnya peran labour atau tenaga kerja dalam pembangunan suatu negara.

Namun, kata dia, saat ini kondisi tenaga kerja Indonesia masih dalam ketidakpastian.

Ibas menilai, pemerintah seolah-olah tergesa menyusun Undang-Undang yang dikenal dengan
RUU Cipta Kerja, serta hanya fokus ke masalah ekonomi dan investasi, sehingga akhirnya timbul
"Kontroversi Regulasi, Menarik Investasi".

Ibas juga mengingatkan situasi pada saat SBY memimpin Indonesia selama dua periode.

Saat itu, hubungan antara Pemerintah dengan serikat pekerja mengalami kondisi "Love and Hate
Relationship".
Akan tetapi, pada akhirnya SBY terus mengembangkan kebijakan yang pro-buruh juga pro-
industri.

"Mengutip kata-kata Pak SBY, hidup buruh harus layak, era upah buruh murah sudah hilang. Pak
SBY selalu menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan. Tidak sedikit beliau didemo,
Partai Demokrat dikritik. Tapi kita tidak marah. itulah wajah dan ruang demokrasi. Demokrasi
yang kita bentuk harus berarti dan berwarna," kata Ibas .

Untuk itu, Ibas mewakili Fraksi Partai Demokrat berharap dalam pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja , tidak ada pihak yang dirugikan sehingga bangsa Indonesia tidak bergerak
mundur, melainkan semakin maju.

"Bangsa Indonesia hadir dan eksis berasal dari kombinasi keberhasilan dari semua sektor, tidak
terkecuali dari sektor pengusaha dan pekerja," katanya.

55