Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 SEPTEMBER 2020
P. 54
"Per hari Selasa (1/9) ada sekitar 1,9 juta yang sudah terdistribusi. Selebihnya itu memang masih
ada data, yang misalnya rekeningnya itu tidak aktif kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan
(BP Jamsostek) untuk disampaikan kepada para pekerjanya. Jadi kami ingin menyampaikan di
sini kepada teman-teman pekerja, serahkan nomor rekening yang aktif," katanya ketika ditemui
awak media usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (2/9).
Pemberian nomor rekening yang aktif itu, kata dia, akan mempermudah pemerintah untuk
menyalurkan sebesar Rp 600 ribu per bulan atau total Rp 2,4 juta untuk empat bulan tersebut,
yang akan ditransfer langsung ke rekening calon penerima.
Menaker membantah bahwa bantuan subsidi upah (BSU) itu diprioritaskan kepada pemilik
rekening bank milik pemerintah dan mengharuskan pekerja untuk memiliki rekening di bank
negara. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hanya menjadi bank penyalur.
Dia menegaskan bahwa dari 1,9 juta pekerja yang telah mendapatkan bantuan subsidi tersebut,
banyak yang memiliki rekening di bank swasta.
Kemenakertelah menerima data 3 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan untuk penyaluran
tahap kedua, setelah sebelumnya pada tahap pertama menerima 2,5 juta data rekening pekerja.
Ida mengatakan bahwa data itu akan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian data.
"Prosedurnya setelah kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan itu kami akan proses untuk
melihat kesesuaian data dan yang kami butuhkan sekarang adalah ada pernyataan dari BPJS
Ketenagakerjaan bahwa data itu valid," katanya.
Setelah melawati proses pemeriksaan ulang di Kementerian Ketenagakerjaan, jelas Menaker Ida,
data itu akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian
akan memberikan dananya ke bank penyalur.
53
