Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 14
Judul Serikat Buruh Mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-09-10 05:49:00
Ukuran 110x192mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 5.500.000
News Value Rp 16.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Omnibus law RUU Cipta Kerja tak lagi jadi polemik karena serikat buruh akhirnya menyetujuinya,
walau dengan beberapa syarat. Mereka akhirnya sadar bahwa RUU ini bermanfaat dan akan
mengubah iklim ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Tinggal selangkah lagi peresmiannya menjadi undang-undang dan masa depan pekerja jadi
cerah.
SERIKAT BURUH MENDUKUNG OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA
Omnibus law RUU Cipta Kerja tak lagi jadi polemik karena serikat buruh akhirnya menyetujuinya,
walau dengan beberapa syarat. Mereka akhirnya sadar bahwa RUU ini bermanfaat dan akan
mengubah iklim ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Tinggal selangkah lagi peresmiannya menjadi undang-undang dan masa depan pekerja jadi
cerah.
Peresmian Omnibus LawRUU Cipta Kerja masih terganjal oleh para pekerja yang berkali-kali
demo untuk menolaknya. Padahal Mentri Mahfud MD pernah berkata bahwa ia menerima dengan
tangan tebuka jika ada buruh yang ingin berdiskusi tentang RUU ini. Para pekerja yang
tergabung dalam serikat buruh merasa RUU Cipta Kerja celaka karena takut gajinya berkurang.
Setelah pertemuan antara 16 serikat buruh dengan Panja badan legislasi DPR di sebuah hotel,
maka ditemukan titik temu antara pekerja dan pemerintah. Said Iqbal, ketua Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa serikat buruh mendukung RUU Cipta Kerja karena
memudahkan investasi. Namun klaster ketenagakerjaan dihapus dari sana.
Kalaupun klaster ketenagakerjaan tidak bisa dikeluarkan dari RUU, maka jangan mengubah isi
dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada UU tersebut disebutkan bahwa
pekerja mendapat penghasilan yang layak dan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan.
Para buruh bilang mereka takbisa mengatur DPR tapi ingin aspirasinya didengarkan.
Dari pertemuan antara anggota DPR dengan perwakilan dari 16 serikat buruh, maka ada
beberapa poin kesepahaman. Pertama, klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja
13
