Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

sesuai dengan putusan MK. Di antaranya mengenai, perjanjian waktu kerja tertentu, pesangon,
upah, PHK, dan jaminan sosial. Peraturan tentang durasi kontrak kerja akan direvisi.
Poin selanjutnya adalah UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tak diubah sama sekali, juga
ditambah peraturan tentang pekerja part time, UMKM, dan start up. Para buruh juga ingin
hubungan ketenagakerjaan yang bisa beradaptasi dengan industri. Permintaan mereka juga
ingin dimasukkan dalam daftar investasi mas alah yang akan dibahas dalam rapat panitia kerja
baleg DPR.

Banyak pegawai yang takut jika isi RUU tetap seperti draft awal, akan memperburuk iklim
ketenagakerjaan. Misalnya ada pasal yang mengatur tentang upah minimum kota yang diganti
dengan upah minimum provinsi. Perubahan istilah ini membuat seakan-akan gaji buruh
berkurang. Padahal tidak UMP juga hanya berlaku bagi pegawai yang masa kerjanya di bawah
setahun.

Pemerintah juga menjamin bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tidak
hanya menguntungkan pengusaha, namun juga para buruh. Jadi mereka tidak usah takut akan
bernasib malang. Karena akan mendapat gaji di atas UMP, bahkan dapat bonus tahunan dari
perusahaan. Hak para buruh untuk cuti hamil, cuti tahunan, dan melahirkan juga tidak dibabat.

Jadi diharap para pegawai tidak melakukan demo lagi untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta
Kerja. Karena sudah ada kesepahaman antara serikat pekerja dengan anggota DPR. Lebih baik
menunggu peresmian RUU jadi UU karena pemerintah sudah berjanji akan mensejahterakan
buruh. Juga mau mendengarkan masukan dari perwakilan buruh dan menjalankan demokrasi,

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak mungkin merugikan pekerja jika ada yang bilang bahwa
RUU ini merenggut hak para buruh,maka salah besar. Walau aturan hari dan jam kerja akan
diubah jadi senin sampai sabtu dan maksimal 40 jam sehari, tapi tidak akan membuat pegawai
rugi. Karena mereka masih mendapat jatah hari libur.

Mari kita dukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja agar segera diresmikan, karena bisa mengubah
keadaan di Indonesia. Investasi akan masuk ke Indonesia sehingga jumlah pengangguran
berkurang. Mereka juga digaji dengan layak, minimal UMP. Juga masih mendapat hak cuti dan
bonus tahunan.

14