Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 251

RELAKSASI IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DINILAI RINGANKAN PENGUSAHA
              DAN PEKERJA
              , JAKARTA -- Relaksasi  iuran program jaminan sosial  ketenagakerjaan dinilai dapat membantu
              sektor usaha dan para pekerja yang penghasilannya tertekan di masa pandemi virus corona
              tanpa membebani kelangsungan program itu sendiri.

              Ekonom  Universitas  Indonesia  Fithra  Faisal  Hastiadi  menjelaskan  bahwa  kebijakan  relaksasi
              melalui Peraturan Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial
              Ketenagakerjaan selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 itu memberikan manfaat bagi
              seluruh pihak.
              Menurunnya  beban  iuran  dari  pemberi  kerja  dan  pekerja  membuat  mereka  dapat
              mengalokasikan uangnya untuk keperluan lain, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
              Menurut Faisal, hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk menstimulasi daya beli
              masyarakat dan industri.
              "Adanya  additional  income  yang  seharusnya  untuk  membayar  iuran  [jaminan  sosial
              ketenagakerjaan] bisa untuk memutar perekonomian, bisa untuk konsumsi," ujar Faisal kepada
              Bisnis  , Selasa (8/9/2020).

              Faisal, yang meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari Waseda University, menjelaskan bahwa
              selama pandemi, industri tetap mengeluarkan beban seperti untuk membayar listrik dan gaji,
              tetapi pendapatannya berkurang. Relaksasi iuran jaminan sosial pun akan meringankan beban
              industri.
              Adapun,  dari  sisi  pekerja,  relaksasi  iuran  tersebut  sangat  bermanfaat  untuk  mendorong
              konsumsi. Faisal menilai bahwa dalam kondisi pandemi ini para pekerja menghadapi dilema,
              turunnya  pendapatan  tidak  serta  merta  membuat  kebutuhan  mereka  berkurang,  sehingga
              memerlukan stimulus dalam bentuk apapun.
              Faisal pun menilai bahwa  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP
              JAMSOSTEK    memiliki  kondisi  keuangan  yang  baik  sehingga  relaksasi  iuran  tidak  akan
              mengganggu kinerjanya.  Kondisinya  berbeda  dengan  'saudara  kandungnya',  BPJS Kesehatan
              yang terus dirundung defisit.

              "BPJS Ketenagakerjaan tidak akan terbebani dengan adanya pengurangan ini, dia dalam kondisi
              yang baik secara keuangan.

              Toh  kalau ternyata terbebani pun ada backup dari pemerintah, bagaimana pun kan ada dalam
              satu ekosistem [jaminan sosial] yang dikelola pemerintah," ujarnya.

              Selain itu, Faisal menilai bahwa semestinya memang terdapat keringanan iuran BP JAMSOSTEK
              seiring menurunnya risiko terhadap para pekerja. Adanya pekerja yang bekerja dari rumah (
              work from home  ) membuat risiko kerja mereka relatif berkurang.

              Pengurangan risiko tersebut menurutnya membuat besaran premi yang ada dapat disesuaikan.
              Terlebih, Faisal menilai bahwa jika terdapat penurunan klaim dari para pekerja, maka semestinya
              penyesuaian iuran diberlakukan di tengah pandemi virus corona ini.

              "Kalau pun klaimnya tidak turun, karena ada beberapa sektor industri yang tetap beroperasi,
              sekarang purchasing manager index [PMI] masuk level ekspansif, harus ada backup untuk BP
              JAMSOSTEK," ujar Faisal.

              Adapun,  dia  menilai  bahwa  pemerintah  dan  BP  JAMSOSTEK  harus  mengantisipasi  risiko
              ketidakmampuan  peserta  dalam  membayar  iuran  saat  masa  relaksasi  telah  berakhir.

                                                           250
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256