Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 307
Judul BP Jamsostek Sebut Ada 1,77 Juta Pekerja Belum Penuhi Kriteria
Penerima Subsidi Gaji
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/09/bp-jamsostek-
sebut-ada-177-juta-pekerja-belum-penuhi-kriteria-penerima-subsidi-
gaji
Jurnalis Sanusi
Tanggal 2020-09-09 08:37:13
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
, JAKARTA - BP Jamsostek menyebut sebanyak 1,77 juta data peserta yang diajukan untuk
menerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600.000 yang tidak memenuhi kriteria
Permenaker 14 Tahun 2020.
BP JAMSOSTEK SEBUT ADA 1,77 JUTA PEKERJA BELUM PENUHI KRITERIA
PENERIMA SUBSIDI GAJI
, JAKARTA - BP Jamsostek menyebut sebanyak 1,77 juta data peserta yang diajukan untuk
menerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600.000 yang tidak memenuhi kriteria
Permenaker 14 Tahun 2020.
Data pekerja tersebut kemudian dikembalikan ke perusahaan untuk dikonfirmasi ulang lantaran
pencairan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BLT BPJS harus tepat sasaran.
Direktur Utama BP Jamsostek , Agus Susanto, mengatakan data yang tidak memenuhi kriteria
ini bukan berarti tidak terpakai, tapi bisa digunakan sebagai pengkinian data peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan karena telah bekerja
sama dengan baik dalam melakukan pengkinian data peserta untuk mendukung program BSU
dari pemerintah," tutur Agus dikutip dari Antara, Rabu (9/9/2020).
Sementara untuk data yang tidak lolos validasi Bank, BP Jamsostek akan mengembalikan data
nomor rekening kepada pemberi kerja atau perusahaan peserta untuk dilakukan konfirmasi ulang
penerima subsidi gaji karyawan.
Ia berujar, BP Jamsostek terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera
menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan pencairan BLT
bantuan BPJS, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020.
306
