Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 306
"Saat ini data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada
penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses," ucap Ida.
Mekanisme penyaluran BSU tahap III, katanya, masih sama dengan tahap sebelumnya, yakni
data yang telah diserahterimakan akan dilakukan check list oleh Kemnaker terlebih dahulu.
Setelah dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).
"Kemudian KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III tersebut kepada Bank Penyalur,
yakni bank yang masuk menjadi anggota HIMBARA," kata Menaker Ida.
Setelah itu, sambung Menaker Ida, bank-bank HIMBARA menyalurkan uang BSU ke rekening
penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank HIMBARA, maupun rekening
bank swasta Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga kembali meminta BPJS Ketenagakerjaan
untuk berkomunikasi dengan stakeholder . Hal itu agar berbagai kendala dalam penyaluran
BSU dapat diminimalkan, seperti terdapat duplikasi, rekening yang sudah tidak aktif, rekening
pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun
rekening yang tidak terdaftar.
"Kami mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun
komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan
dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyaluran subsidi gaji/upah
tepat sasaran," terangnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengemukakan, data terakhir jumlah
rekening bank yang masuk ke pihaknya sebanyak 14, 5 juta nomor rekening. Dari data tersebut
secara otomatis sistem melakukan validasi dengan sistem di perbankan.
"Validasi itu meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada BP Jamsostek dengan yang
tercatat di bank," kata Agus.
Sementara dari data 14,5 juta, sebanyak 14,3 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh
bank, sebanyak 200 ribu yang masih proses validasi, dan ada 19 ribu yang tidak valid.
"Data yang tidak valid dikembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi. Kemudian
dari 14, 3 juta ini kita lakukan validasi yang berdasarkan kriteria Permenaker," katanya.
305
