Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Terdapat 1,8 juta data yang dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam
Permenaker Nomor 14 tahun 2020. Selain itu juga terdapat sekitar 600 ribu data yang tidak
berhasil dikonfirmasi ulang.

Menurut Agus, kondisi ini ditengarai terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi geografis
Indonesia dimana perusahaan peserta berada di daerah terpencil, sehingga mempersulit
koordinasi dalam mengumpulkan data. Selain koordinasi, kepemilikan rekening bank bagi pekerja
di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, terlebih penerimaan gaji
disinyalir masih dibagikan secara manual.

Selain isu tersebut, Agus mengindikasikan bahwa permasalahan klasik terkait pelaporan data
upah oleh perusahaan juga masih terjadi. Hal ini memaksa BPJAMSOSTEK harus ekstra selektif
dalam melakukan validasi terkait kesesuaian data dengan kriteria Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, berterima kasih atas kinerja BPJAMSOSTEK karena
telah berhasil mengumpulkan data nomor rekening pekerja. "Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan atas kerja kerasnya telah mengumpulkan dan melakukan validasi data nomor
rekening pekerja yang berhak mendapatkan subsidi gaji atau upah," tuturnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hingga hari ini bantuan subsidi
gaji atau upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38%, tahap
II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38%, tahap III tersalurkan
kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32%; dan Tahap IV telah tersalurkan kepada
1.836.177.

Sementara untuk tahap V sedang dalam proses untuk penyaluran dana hingga ditransfer ke
rekening pekerja.

Agus menerangkan bahwa salah satu kriteria yang diterbitkan Kemennaker untuk penerima BSU
adalah upah pekerja di bawah Rp5 juta. "Sementara masih sering kita dapati kasus pelaporan
data upah yang disalahgunakan dan cenderung merugikan pekerja karena lebih rendah daripada
yang sebenarnya," ungkap Agus.

Ini menjadi tugas besar BPJAMSOSTEK bersama seluruh pekerja dan stakeholders karena upah
yang dilaporkan menjadi acuan perhitungan manfaat yang akan diterima nantinya.
"Program BSU dari pemerintah ini selain mampu meringankan beban ekonomi masyarakat
pekerja, juga membuka mata masyarakat tentang pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Semoga momentum ini terus terjaga sehingga seluruh pekerja Indonesia terlindungi oleh
program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK," tutup Agus. (RO/OL-09).

215