Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 290
mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan ketentuan mogok kerja diatur dalam
pasal 137 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar
bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya
perundingan.
"Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans No 23/2003 pasal 3
yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok
kerja tersebut bisa disebut tidak sah," ujarnya dalam keterangan tulis, Kamis (1/10).
Hariyadi menjelaskan Pasal 4 Kepmenakertrans dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak
tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena
pengusaha tidak mau melakukan perundingan.
"Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya
konsekuensi serta sanksi secara hukum," ucapnya.
Apindo juga mengutip Pergub DKI No. 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan
dan penanganan pandemi Covid-19. Dalam pasal tersebut, tertulis demi kesehatan bersama,
masyarakat umum maupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol
di suatu tempat.
"Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan
yang berlaku soal Covid-19," ucapnya.
Selain itu, Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota
Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut.
"Khususnya terkait mogok kerja yang sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan
Covid-19 yang saat ini sama-sama kita hadapi," ucapnya.
289
