Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 289
Judul Jutaan Buruh Berencana Mogok Nasional, Ini Kata Apindo
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhi6sr383/jutaan-buruh-berencana-
mogok-nasional-ini-kata-apindo
Jurnalis Nidia Zuraya
Tanggal 2020-10-01 10:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut
dibahas dalam Kepmenakertrans No 23/2003 pasal 3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan
bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Di luar hal tersebut, bisa dikatakan
mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Adapun pelanggaran terhadap ketentuan
tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku soal Covid-19
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Khususnya terkait mogok kerja yang sah
atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan Covid-19 yang saat ini sama-sama kita
hadapi
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan himbauan terkait rencana mogok nasional
yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Apindo juga mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja
atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika
mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
JUTAAN BURUH BERENCANA MOGOK NASIONAL, INI KATA APINDO
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan himbauan terkait rencana mogok nasional
yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Apindo juga mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja
atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika
288
