Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 284
Pada surat yang ditandatangani Ketua Kadin Rosan Roeslani itu dijelaskan bahwa sesuai pasal
137 UU nomer 13 tahun 2003 mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah,
tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
"Namun sebagai pengejawantahan UU tersebut, pada Kepmenakertrans no. 23/2003 pasal 3
ditegaskan jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja
tersebut tidak sah," tulis Rosan, Kamis (1/10/2020).
Selain itu, seiring dengan UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka upaya
penanggulangan dan penanganan pandemi Covid 19, Pemerintah DKI Jakarta dalam pasal 14
ayat 1 huruf (a)dan (b) dari Pergub nomer 88 tahun 2020 telah mengatur bahwa, demi kesehatan
bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan
berkumpul/bergerombol di suatu tempat.
"Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan Penggulangan
dan Penanganan Covid-19," terang Rosan.
Dewan Pengurus Kadin Indonesia menghimbau pada seluruh perusahaan yang menjadi
anggotanya untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta
sanksinya.
Pihaknya juga mengimbau kepada semua pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk mematuhi
semua ketentuan peraturan perundangan tentang mogok kerja, serta penanggulangan dan
penanganan Covid-19.
Sebelumnya, puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja, menyepakati
melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja.
Kesepakatan tersebut diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat
pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (28/9/2020).
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional direncanakan dilakukan selama tiga hari
berturut-turut, dimulai 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas
RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Said.
283
