Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 281
Judul Tanggapi Rencana Mogok Kerja Buruh, Ini Imbauan Apindo untuk
Pengusaha dan Pekerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/01/tanggapi-rencana-
mogok-kerja-buruh-ini-imbauan-apindo-untuk-pengusaha-dan-pekerja
Jurnalis Sanusi
Tanggal 2020-10-01 11:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Apindo mengimbau agar perusahaan
anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang
mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai
ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Di luar hal tersebut, bisa dikatakan
mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum
negative - Pergub DKI No. 88/2020 pasal 14 ayat (1) (None) Adapun pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku soal Covid-19
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Khususnya terkait mogok kerja yang
sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan Covid-19 yang saat ini sama-sama kita
hadapi
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok nasional
yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
Adapun ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
TANGGAPI RENCANA MOGOK KERJA BURUH, INI IMBAUAN APINDO UNTUK
PENGUSAHA DAN PEKERJA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok nasional
yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja .
280
