Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 278
Judul Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Ini Respons Kadin
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/01/130900926/buruh-
ancam-mogok-kerja-nasional-ini-respons-kadin
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-10-01 13:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 (None) Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018
tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi
Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88
Tahun 2020 telah mengatur bahwa "demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun
karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat,
neutral - Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 (None) Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai
akibat dari gagalnya perundingan
neutral - Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 (None) Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai
akibat dari gagalnya perundingan
neutral - Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 (None) Menyarankan kepada seluruh
pekerja/buruh di perusahaan masing-masing untuk mematuhi peraturan mengenai mogok kerja
serta ketentuan tentang protokol kesehatan Covid-19
neutral - Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 (None) Pelanggaran terhadap aturan
tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Penanggulangan dan
Penanganan Covid-19
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020.
Surat edaran serta surat arahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani
pada 30 September 2020.
277
