Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

"Apindo mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau
buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok
kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," kata Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani melalui rilis resmi, Rabu
(30/9/2020).

Adapun ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan
damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans no. 23/2003 pasal 3
yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok
kerja tersebut bisa disebut tidak sah.

Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan
adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.

"Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya
konsekuensi serta sanksi secara hukum," kata Hariyadi dalam rilisnya.

Apindo juga mengutip Pergub DKI No. 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan
dan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam pasal tersebut, tertulis demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan
tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat.

"Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan
yang berlaku soal Covid-19," Selain itu, Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di
perusahaan yang menjadi anggota Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku tersebut.

"Khususnya terkait mogok kerja yang sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan
Covid-19 yang saat ini sama-sama kita hadapi," kata Hariyadi..

281