Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Dibuatnya surat tersebut karena adanya rencana aksi mogok kerja massal nasional sebagai
bentuk penolakan terhadap pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama tiga hari,
mulai 5-8 Oktober 2020 pada saat Sidang Paripurna DPR RI.

BURUH ANCAM MOGOK KERJA NASIONAL, INI RESPONS KADIN

Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020.
Surat edaran serta surat arahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani
pada 30 September 2020.

Dibuatnya surat tersebut karena adanya rencana aksi mogok kerja massal nasional sebagai
bentuk penolakan terhadap pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja selama tiga hari,
mulai 5-8 Oktober 2020 pada saat Sidang Paripurna DPR RI.

Adapun isi surat tersebut berisi saran, imbauan, serta larangan berdasarkan dua undang-undang
(UU) yang menjadi landasan Kadin. Pun Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

"Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya
penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14
Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88 Tahun 2020 telah mengatur bahwa "demi
kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan
berkumpul/bergerombol di suatu tempat," isi dari SE tersebut pada poin 3, Kamis (1/10/2020).

Namun, SE tersebut juga tertulis, mogok kerja boleh dilakukan asalkan terjadi perundingan yang
gagal antara pemberi kerja dengan pekerja.

Oleh sebab itu, mogok kerja massal yang akan dilakukan nanti dianggap tidak sah.

"Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara
sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan," isi poin 1 dari SE tersebut.

"Sebagai pengejawantahan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah diterbitkan
Kepmenakertrans No. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, dimana
dalam Pasal 3 menegaskan bahwa mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya
perundingan adalah tidak sah," lanjut SE itu.

Kendati demikian, di dalam surat arahan Kadin tertulis, bagi pekerja atau buruh yang tetap
kekeuh melaksanakan aksi mogok kerja massal diingatkan untuk tetap melakukan protokol
kesehatan Covid-19.

"Menyarankan kepada seluruh pekerja/buruh di perusahaan masing-masing untuk mematuhi
peraturan mengenai mogok kerja serta ketentuan tentang protokol kesehatan Covid-19," tulis
Rosan.

Selain saran, imbauan serta larangan, dalam SE dan surat arahan yang dibuat Rosan, juga
tertulis sanksi yang akan diberikan kepada pekerja atau buruh jika tetap mengikuti aksi mogok
kerja nasional.

Namun, sanksi yang akan dikenakan tersebut tak dijelaskan secara rinci di dalam dua surat yang
dibuat.

278