Page 170 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 170
Namun, dia mengatakan, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, Kemenaker akan
menyelesaikan data yang lebih mudah karena sebenarnya mereka terekam di BPJS
Ketenagakerjaan.
MENAKER KAJI PEMBERIAN SUBSIDI KE PEKERJA NON-ANGGOTA BPJS
BANDUNG -- Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah akan terus
mempelajari kemungkinan untuk memberikan bantuan atau subsidi serupa kepada pekerja
lainnya, termasuk pekerja informal. "Kita akan lihat datanya, kita akan lihat pekerja informal
yang lain," katanya di Kantor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jabar, Kota Bandung,
Ahad (9/8).
Namun, dia mengatakan, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, Kemenaker akan
menyelesaikan data yang lebih mudah karena sebenarnya mereka terekam di BPJS
Ketenagakerjaan.
"Kita akan pelajari terus, pemerintah akan bekerja terus. Tentu yang paling siap dulu yang kami
lakukan ini (pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan)," katanya.
Menaker mengatakan dari semua pekerja formal di Indonesia, hanya sekitar 40 persennya yang
mengasuransikan pekerjaannya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Peserta anggota BPJS yang
bergaji kurang dari Rp 5 juta akan mendapat insentif gaji dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu
perbulan selama empat bulan.
"Maksudnya pemerintah ini adalah mendorong pekerja mengasuransikan pekerjaannya melalui
BPJS Ketenagakerjaan. Program ini diberikan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi, reward
kepada mereka yang sudah memepercayakan kepersertaannya ke BPJS Ketenagakerjaan," ujar
Ida.
Menurut Ida, dengan adanya insentif gaji ini, akan membuat pekerja yang belum mendaftarkan
dirinya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin sadar akan pentingnya asuransi
tersebut. "Dengan demikian mesti ada bedanya dong, apa bedanya menjadi peserta BPJS
Kenagakerjaan dan yang tidak. Bedanya adalah dalam kondisi sulit seperti ini, mereka ada
manfaatnya, pemerintah memberikan subsidi gaji kepada mereka," paparnya.
Menurut Ida, Kemenaker sedang mengumpulkan data rekening pekerja yang menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Sebab nantinya, bantuan subsidi gaji ini akan langsung masuk ke
rekening para pekerja.
Dari sekitar 13,8 juta pekerja yang akan mendapat subsidi ini, kata dia, baru terkumpul sekitar
285 ribu data rekening pekerja. Di Jabar baru ada 24 ribuan data yang terkumpul padalah Jabar
memiliki jumlah pemerja terbanyak.
"Saya melalui Pak Kadisnaker agar BPJS Ketenagakerjaan Jabar dan kabupaten kota melakukan
konsolidasi serta sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan agar pekerjanya segera
menyetorkan nomor rekening pekerjanya," katanya.
Ida berharap pada Agustus ini insentif gaji dengan total Rp 33,1 triliun tersebut dapat mulai
disetorkan ke rekening pekerja. Pemerintah akan memberikan subsidi upah bagi pekerja atau
buruh swasta yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa pandemi.
168
