Page 181 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 181
Untuk korban PHK , menurut dia, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus, termasuk
menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK . Bantuan digulirkan, baik melalui
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, hingga bantuan sosial tunai.
Ia menambahkan, pemerintah, juga melaksanakan masifikasi program padat karya dan
kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi. Yang terbaru,
pemerintah juga akan memberikan subsidi upah bagi pekerja/buruh swasta untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh selama masa
pandemi.
"Data calon penerima bantuan upah bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan," ujar
Ida.
Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Gardasi, juga mengatakan, masalah
ketenagakerjaan cukup kompleks. TPT di Jabar saat ini masih menduduki peringkat kedua
nasional, setelah Banten.
"AK di Jabar mencapai 23,8 juta, dengan rincian 21,9 juta bekerja dan 1,9 juta masih
menganggur," ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap 342.772
buruh. Ia mengatakan, ada dua strategi yang dilakukan pemerintah provinsi Jabar untuk
menjawab persoalan tersebut.
Pertama, dengan menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif untuk memenuhu
kebutuhan dunia usaha. Kedua, menciptakan harmonisasi hubungan industrial dan pengawas
ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim kondusif guna mendatangkan investasi.
Ia mengatakan bahwa saat ini fokus program dan kegiatan diarahkan pada strategi pemulihan
ekonomi. Namun, ia mengakui, saat ini pihaknya masih menghadapi beberapa kendala, salah
satunya kebijakan refocusing anggaran yang menyebabkan minimnya alokasi anggaran untuk
pelatihan kerja.
Di samping itu, menurut dia, saat ini ketersediaan fasilitas pendukung pelatihan di daerah juga
masih sangat terbatas dan tertinggal dibandingkan perkembangan kebutuhan industri.
Persoalannya lainnya adalah masih terbatasnya program dan kegiatan yang ditujukan bagi para
pekerja/buruh terdampak Covid-19, baik yang dirumahkan maupun yang di- PHK .***.
179
