Page 187 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 187
MENAKER JELASKAN ALASAN KEBERANGKATAN 88 RIBU CPMI TERTUNDA
BANDUNG -- Menurut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, menjelaskan
alasan 88 ribu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tertunda keberangkatan. Pemerintah
menunda keberangkatan tersebut karena untuk perlindungan CPMI.
Ida menjelaskan negara-negara penerima CPMI juga belum membuka untuk warga negara
asing. Namun, ia menjanjikan, pemberangkatan CPMI bertahap.
"Kita buka bertahap dimulai dari yang hijau, dan oranye. Sekarang kan banyak yang merah.
Enggak ada kepentingan negara menunda CPMI berangkat, karena sebenarnya rugi tapi karena
ini untuk perlindungan," ujar Ida saat menggelar Diskusi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) se Jabar di Kota Bandung, Ahad (9/8).
Ida menjelaskan, setiap CPMI yang berangkat wajib melakukan tes PCR Covid-19 di dalam negeri
sebelum berangkat. Kemudian, mereka akan di karantina 14 hari.
Setelah datang ke negara penempatan, CPMI kembali wajib melakukan tes PCR dan dikarantina
14 hari. "Kami minta, tesnya di tanggung oleh pemerintah. Karena kami minta tak ada beban
baru," katanya.
Saat ini, kata Ida, CPMI tak bisa pergi melalui calo-calo, melainkan harus melalui lembaga resmi.
Karena, mereka harus ada peningkatan kompetensi yang bebannya ada pada pemerintah.
"Sebelum Covid-19, kami sudah meminta ke Menkeu agar mengalokasikan anggaran untuk
peningkatan CPMI dari program kartu prakerja. Kami juga minta, daerah harus ada kontribusi
juga," katanya.
Sebelumnya, Menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat
88.973 calon PMI (CPMI) yang ditunda keberangkatannya karena pandemi. Untuk itu, BP2MI
akan memprioritaskan keberangkatan para pekerja yang memenuhi tiga kriteria.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan,
tiga kriteria, yakni sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(SISKOP2MI), yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan berizin, dan sudah memiliki visa
kerja. Kriteria ini termuat dalam edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) dalam masa adaptasi kebiasaan baru.
BP2MI menerbitkan edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan PMI dalam masa adaptasi
kebiasaan baru guna memastikan prosesnya dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.
"Hari ini saya tanda tangani Surat Edaran Penempatan PMI masa adaptasi kebiasaan baru. Ini
menjadi salah satu solusi membantu mengurangi dampak pengangguran akibat pandemi COVID-
19. Sesuai dengan arahan Presiden RI terkait kebijakan pemulihan ekonomi di masa adaptasi
kebiasaan baru," kata dia..
185
