Page 340 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Ruang fiskal negara saat ini berpotensi tidak mampu lagi menopang perekonomian apabila
kegiatan ekonomi masyarakat tidak segera dibuka.
Untuk itu, pembukaan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menggunakan
prinsip "gas dan rem" sesuai dengan kondisi penyebaran virus korona atau Covid-19 di setiap
wilayah. Kalau terus-menerus lockdown, enggak akan tahan ruang fiskal kita. Perlu kita sama-
sama membangkitkan rasa aman dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan.

Apabila rasa aman semakin lama terbangun, maka akan semakin banyak ruang fiskal yang harus
dipakai untuk menjembatani aktivitas ekonomi yang belum kembali.

Sebaliknya, jika bisa lebih cepat membangun rasa aman di masyarakat dengan mengajari
masyarakat akan perubahan perilaku yang baik, dengan protokol kesehatannya lebih disiplin,
maka rasa akan cepat kembali, dan orang akan berani keluar melakukan kontak fisik dan
kegiatan ekonomi berputar, sehingga ruang fiskal pemerintah akan kembali ke level normal. Itu
sebabnya memang kami harus benar-benar bekerja bersama-sama dengan sektor kesehatan,
dengan Pak Doni (Ketua Satgas Penanganan Covid-19).

Pemerintah menganggarkan 695,2 triliun rupiah untuk menangani masalah kesehatan sekaligus
memulihkan ekonomi hingga akhir tahun ini. Saat ini, ruang fiskal masih sangat lebar.

Kami juga minta pelaku usaha segera memanfaatkan berbagai insentif fiskal seperti PPh Pasal
21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon
angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak PPN dipercepat.

Kami masih punya room yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal, untuk
mengganjal perlambatan ekonomi. Arah kebijakan fiskal 2021 tetap akan memuat agenda
pemulihan perekonomian dari tekanan pandemi.

Pemerintah juga masih berupaya mencari vaksin virus korona. Diharapkan vaksin bisa ditemukan
tahun ini sehingga program vaksinasi bisa langsung terlaksana tahun depan, dan ekonomi bisa
pulih sepenuhnya. Kami sudah mempersiapkan, sudah mengajukan, dan kami sudah anggarkan
ruang fiskal yang cukup untuk bisa mengganjal aktivitas ekonomi di tahun depan.

Bagaimana dengan bantuan sektor UMKM?

Tentunya dalam mengeluarkan stimulus ekomomi selama pandemi ini, pemerintah
memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, bukan berarti tidak
memperhatikan pengusaha besar.

Tabungan pengusaha UMKM tidak sebanyak pengusaha besar. Selain itu, jumlah UMKM di
Indonesia sangat banyak meski skala usahanya tidak besar, sehingga secara agregat kontribusi
ke ekonomi juga besar.
Presiden mengarahkan Satgas PEN untuk memprioritaskan UMKM. Apalagi, UMKM menyerap
tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga itu juga menjadi prioritas kita. Kita berikan perhatian
ke pengusaha Indonesia tapi fokus ke UMKM.

Pemerintah bakal menerapkan dua program bantuan bagi UMKM agar bisa bertahan di tengah
pandemi covid-19. Bantuan pertama yaitu uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah per orang dan
bukan bersifat pinjaman. Program selanjurnya yaitu menyalurkan kredit usaha berbunga rendah
bagi UMKM. Bantuan ini bersifat pinjaman.
Bagaiamana Anda melihat ekonomi ke depannya?

338