Page 408 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

PEMERINTAH YAKIN SUBSIDI GAJI AKAN PERKECIL KESENJANGAN

JAKARTA -- Pemerintah menepis anggapan bahwa pemberian bantuan kepada pekerja formal
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan menimbulkan kesenjangan lebih lebar. Ketua Satgas
Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, Budi Gunadi Sadikin, justru menilai bahwa subsidi gaji
pekerja ini mampu memperkecil jurang kesenjangan.

"Apakah ini akan memperbesar gap , antara yang dapat dan tidak, menurut kami akan
memperkecil karena hampir semua segmen sudah diberikan, sudah tersentuh oleh program
bantuan pemerintah yang lain. Segmen inilah yang belum tersentuh sehingga secara spesifik ini
yang kami berikan," jelas Budi dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jumat (7/8).

Budi menambahkan, kelompok pekerja formal dengan gaji rendah merupakan celah yang selama
ini belum sempat ditambal pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Tentu
saja, kelompok ini di luar pegawai BUMN dan PNS.

Kelompok pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan ini pun banyak yang terkena
pemangkasan gaji akibat keuangan perusahaan yang seret. Kondisi ini lantas ikut menyumbang
anjloknya konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi bahan bakar utama produk domestik
bruto (PDB) nasional.

Presiden Jokowi, ujar Budi, kemudian menaruh perhatian pada kelompok yang belum sempat
tersentuh bantuan ini. " Nah , ada satu segmen yang kami melihat perlu diberikan bantuan.
Karena orang-orang ini tidak termasuk kelompok yang di-PHK dan orangorang ini tidak termasuk
orang yang miskin, missed kita. Kita masih melihat bahwa, oh , orang-orang ini masih belum
dibantu," jelas Budi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid
Ahmad menyampaikan bahwa masyarakat dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan sebenarnya
tidak masuk dalam kategori warga miskin. Dari sisi pengeluaran, seharusnya bantuan tunai ini
diberikan untuk ke mereka yang berpendapatan di bawah Rp 2,3 juta per bulan. "Mereka
sebenarnya paling berhak," ujarnya.

Tauhid menuturkan, penghasilan buruh pun saat ini masih berada pada level Rp 2,9 juta per
bulan. Artinya, mereka yang tidak termasuk buruh akan mendapatkan bantuan. Dampaknya,
akan ada kesenjangan yang semakin besar antara masyarakat desil satu dengan kelompok lebih
mampu.

Tauhid menekankan, rencana pemerintah untuk memberikan bantuan gaji ini patut dikritisi
mengingat anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 31 triliun. "Itu luar biasa besar. Kalau
dibagikan ke kelompok terbawah, desil satu, akan sangat berarti," katanya.

Tidak hanya itu, rencana pemberian bantuan sosial berupa gaji juga tidak akan efektif
mendorong perekonomian dari sisi konsumsi. Sebab, Tauhid menyebutkan, masyarakat dengan
penghasilan Rp 5 juta yang berarti masuk ke golongan kelas menengah akan lebih memilih
menyimpan uang untuk berjaga-jaga atau tabungan.

Tauhid mengingatkan, masyarakat kelas menengah biasa menggunakan pengeluaran mereka
untuk non makan, baik pendidikan, kesehatan, hotel dan restoran. Sedangkan, dalam situasi
pandemi, pengeluaran jenis ini akan sangat terbatas. "Inilah kenapa menurut saya, bantuan
sosial ke kelompok (pendapatan) Rp 5 juta per bulan akan jadi masalah dan uang itu akan sia-
sia," katanya.

406