Page 433 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Budi menjelaskan bantuan itu akan ditransfer langsung dalam 2 tahap. Dalam paparannya
tertulis total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 33,1 triliun. Sebelumnya, pernah
disampaikan total anggaran sebesar Rp 31,2 triliun.

"Ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberikan bantuan. Ini adalah tenaga kerja formal
yang masih secara resmi tercatat di bekerja di perusahaannya masih secara resmi membayar
iuran BPJS Ketenagakerjaan, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik sebagian
dari mereka dirumahkan. Sebagian dari mereka dipotong gajinya, karena orang-orang ini tidak
termasuk kelompok yang di-PHK, kelompok ini juga tidak termasuk kelompok yang miskin, miss
kita," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/8/2020).

"Kita masih melihat orang-orang ini masih belum dibantu. Oleh karena itu arahan dari Bapak
Presiden, tolong dibuatkan program untuk membantu orang-orang di segmen ini dan orang-
orang di segmen ini cukup banyak," tambahnya.

Namun angka total anggaran dari program bantuan pegawai itu berbeda dengan yang dijelaskan
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. Sri Mulyani menyebutkan total anggarannya Rp 31,2
triliun.

Sayangnya, Budi tidak merinci mengenai kenaikan anggaran untuk program bantuan rp 600 ribu
tersebut. Dia hanya menjelaskan pemerintah akan mengambil data pekerja yang bergaji di
bawah Rp 5 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Memang teridentifikasi pegawai formal tenaga kerja formal yang gajinya di bawah Rp 5 juta
dan sebagian besar itu gaji antara Rp 2 sampai 3 juta, itu jumlahnya ada 13,8 juta tenaga kerja
dan pegawai ini di luar BUMN dan pegawai negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya
tidak dipotong," terangnya.

Bantuan tersebut kata Budi akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan bantuan tersebut bisa menjaga daya beli para pekerja
tersebut yang gajinya juga sudah dipotong oleh perusahaannya..

431