Page 430 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 430

memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran Pemerintah dalam
              menyalurkan bantuan itu.


              DPR PERTANYAKAN WACANA PENYALURAN BANTUAN UNTUK PEGAWAI

              , Jakarta  - Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai
              yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan
              penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggota Komisi XI DPR RI
              Anis  Byarwati  memberikan  catatan  terkait  sektor  pekerja  seperti  apa  yang  menjadi  sasaran
              Pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu.

              "Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan
              insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai
              hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima
              insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta," kata Anis dalam
              rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

              Di sisi lain, Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena
              PHK  karena  justru  mereka  kehilangan  pekerjaan.  Menurut  catatan  Kementerian
              Ketenagakerjaan,  pegawai  yang  terdampak  PHK  berjumlah  2,8  juta  orang.  Bahkan,  Kamar
              Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
              akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

              "Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?
              Apalagi,  salah  satu  penyebab  daya  beli  masyarakat  turun  adalah  adanya  kenaikan  harga
              kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,"
              terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

              Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan
              subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara
              untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS.
              "Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat
              justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan
              lain-lain," tegas Anis.

              Sebelumnya,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan,  salah  satu  rencana  yang
              akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi
              pekerja di sektor swasta. Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai
              swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

              "Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang
              memiliki upah di bawah Rp 5 juta," papar Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu
              menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan
              mencapai Rp 31,2 triliun.

              Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan
              pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan. "Ini
              dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk
              ditingkatkan," katanya.

              Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai
              kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Staf Khusus Menteri
              Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di
              internal pemerintah, termasuk Kemenkeu.
                                                           428
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435