Page 464 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

"Rencana Pemerintah memberikan bansos untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta
sejatinya patut diapresiasi dan saya dukung. Termasuk bansos produktif hingga Rp 30 triliun
bagi 12 juta UMKM. Tetapi persoalannya kebijakan ini terkesan dadakan. Apalagi dengan embel-
embel untuk peningkatan belanja pemerintah," katanya saat diwawancara Parlementaria via
Whatsapp, Kamis (6/8/2020).

Hergun, begitu Heri Gunawan akrab disapa, mengawatirkan ide menggelontorkan dana bansos
pekerja ini hanya untuk menutupi ketidakmampuan tim ekonomi Pemerintah dalam
mengeksekusi apa yang diinginkan Presiden. Pasalnya, stimulus tersendat. Maka dibuatlah
bansos untuk pekerja ini. "Saya berharap bila kebijakan ini betul-betul dieksekusi, skemanya
harus jelas. Siapa saja 13 juta pekerja yang akan menerima dana Rp 32 triliun tersebut,"
ungkapnya.

Selama ini Presiden Joko Widodo sering kali menegur menterinya soal penyerapan anggaran
penanganan Covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian. Presiden selalu menyorot
realisasi anggaran. Betapa tidak, dana stimulus Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 baru
20 persen yang terealisasi atau Rp 141 triliun. Ditambah, 40 persen DIPA kementerian belum
ada.

"Nah, bagaimana perekonomian bisa reborn ? APBN yang diharapkan bisa menjadi stimulus
justru lamban realisasinya. Sementara masyarakat sudah menjerit," imbuh Hergun. Politisi Partai
Gerindra ini berharap, bansos pekerja tidak menimbulkan masalah lagi. Bila bicara rasa keadilan,
tampaknya kurang tepat. Bayangkan, yang sudah punya gaji disubsidi.

Lalu, sambung legislator dapil Jawa Barat IV ini, bagaimana dengan para pekerja yang
dirumahkan, bahkan kena PHK selama pandemi Corona berlangsung? "Jangan sampai muncul
kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh pandemi, karena
akan memunculkan risiko social unrest," tandas pria asal Sukabumi itu.

(dpr).

462