Page 476 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 476
Judul Monitoring Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gelar Corporate Expo
Nama Media pasbana.com
Newstrend Corporate Expo BPJS
Halaman/URL https://www.pasbana.com/2020/08/monitoring-badan-usaha-bpjs-
kesehatan.html
Jurnalis Admin Minangkabau
Tanggal 2020-08-07 15:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Barenbang
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Febriyanti (Kepala Cabang BPJS Kesehatan kota Payakumbuh) Mengikutsertakan
karyawan Badan Usaha dalam JKN merupakan bentuk kepedulian pemberi kerja terhadap
kesejahteraan pekerja. Karena itu, perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya pada BPJS
Kesehatan berarti mengabaikan kesejahteraan karyawan
positive - Febriyanti (Kepala Cabang BPJS Kesehatan kota Payakumbuh) Dengan mengadakan
Corporate Expo terhadap Badan Usaha tersebut, nantinya kepatuhan dari setiap badan usaha
akan di monitoring dan akan terlihat kesesuaian jumlah pekerja dan jumlah pekerja yang sudah
didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS
Ringkasan
Salah satu manfaat peserta BPJS Kesehatan yaitu mendapatkan Jaminan sosial yang memberi
perlindungan saat pekerja sakit dan membutuhkan perawatan dan pengobatan. Semua biaya
akan ditanggung BPJS selama peserta aktif membayar iuran setiap bulan.
MONITORING BADAN USAHA, BPJS KESEHATAN GELAR CORPORATE EXPO
Payakumbuh - Salah satu manfaat peserta BPJS Kesehatan yaitu mendapatkan Jaminan sosial
yang memberi perlindungan saat pekerja sakit dan membutuhkan perawatan dan pengobatan.
Semua biaya akan ditanggung BPJS selama peserta aktif membayar iuran setiap bulan.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Cabang BPJS Kesehatan kota Payakumbuh, Febriyanti didampingi
Yomi Gunawan Relationship Officer BPJS Cab. Payakumbuh selaku narasumber saat menggelar
Corporate Expo bagi Badan Usaha di Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Tanah
Datar, Jumat (7/8) di aula BPJS setempat.
Konsekuensinya, jika pekerja belum terdaftar sebagai peserta, pemberi kerja wajib bertanggung
jawab saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan manfaat yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun
474
