Page 54 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Dari sekitar 13,8 juta pekerja yang akan mendapat subsidi ini, kata dia, baru terkumpul sekitar
285 ribu data rekening pekerja. Di Jabar sendiri baru ada 24 ribuan data yang terkumpul, padahal
Jabar memiliki jumlah pekerja terbanyak.

"Saya melalui Pak Kadisnaker agar BPJS Ketenagakerjaan Jabar dan kabupaten kota melakukan
konsolidasi serta sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan agar pekerjanya segera
menyetorkan nomor rekening pekerjanya," katanya.

Ida bertiarap pada Agustus ini insentif gaji dengan total Rp 33,1 triliun tersebut dapat mulai
disetorkan ke rekening pekerja. Pemerintah akan memberikan subsidi upah bagi pekerja atau
buruh swasta yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa pandemi.

"Data calon penerima bantuan upah bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
yang telah dilakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sesuai kriteria dan
persyaratan yang ditentukan," katanya.
Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah, kata dia, diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan atau totalnya Rp 24 juta, yang akan diberikan
setiap dua bulan sekali.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memberikan bantuan gaji untuk masyarakat yang
memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mul-yani mengatakan, bantuan ini ditargetkan mampu menjangkau 13 juta
pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. "Saat ini, kita sedang identifikasi targetnya," ujar
dia, Rabu (5/8).

Wakil Ketua DPR Sufmi Das-co Ahmad berharap bantuan tersebut bisa t e ^)at sasaran diterima
oleh para buruh. "Kami ingatkan bahwa bantuan dalam bentuk apa pun harus sampai ke tangan
yang berhak, " kata Dascodi Kompleks Parlemen Senayan, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pendataan harus dilakukan secara baik dan bisa diterima oleh
yang betul-betul memerlukan. Terkait besaran bantuannya, ia menilai jumlah tersebut sudah
maksimal. "Kalau menurut kita itu adalah nilai maksimal yang memang bisa diberikan pemerintah
pada saat ini dan kita bersyukur masih ada program seperti itu yang sedikit banyak bisa
membantu bagi yang benar-benar memerlukan," kata dia.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati berharap upaya pemerintah terkait insentif
tenaga keija ini tidak menimbulkan kecemburuan. Anis mengingatkan bahwa semua sektor
terdampak pandemi ini. "Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak
ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif, sementara mereka juga pegawai yang bergaji
di bawah Rp 5 juta," kata Anis saat dihubungi Republika, akhir pekan lalu.

Menurut Anis, pemerintah harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena
PHK. Menurut catatan Ke-menaker, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.
Bahkan, Kamar Dagang Indonesia menyebut warga yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa. "Pertanyaan saya berikutnya,
seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?" ujar politikus PKS tersebut.
febriantoadi saput rc^aril satrio n ugroh o ed: f itriyan zamzam i

52