Page 558 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

lanjutan dari pemerintah senilai total Rp 33,12 triliun akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja
non-PNS dan non-BUMN, atau Rp 2,4 juta per orang.
Kriteria penerima insentif baru ini antara lain aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan
iuran di bawah Rp 150.000 per bulan, atau setara gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan
pendapatan tertentu, dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan sebesar Rp 600
ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-
masing pekerja, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis
(6/8/2020).

Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat, terkait upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar kembali
positif. Badan Pusat Statistik merilis, pada kuartal II lalu ekonomi RI terkontraksi 5,32% atau
terdalam sejak kuartal I tahun 1999.
Sebelumnya, pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin, serta bantuan
pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Prakerja.

"Program stimulus itu sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
mulai September 2020. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan
non- BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per
bulan, ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,"
ucap Erick Thohir Dihubungi Investor Daily secara terpisah, Staf Khusus Menkeu Yustinus
Prastowo mengatakan, yang berhak mendapatkan insentif adalah pekerja yang masih aktif,
termasuk yang dirumahkan jika statusnya masih karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Sedangkan mereka yang ter-PHK, skema bantuannya Kartu Prakerja atau BLT Dana Desa yang
sudah ada sebelumnya.
"Skema insentif ini masih dimatangkan, baik kriteria penerima, cara pengajuan, maupun
pembayarannya. Data 13,8 juta pekerja yang berhak menerima berasal dari Satgas Pemulihan
dan Transformasi Ekonomi Nasional, berdasarkan masukan dari berbagai pihak," ungkapnya.

(hg/en) Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

556