Page 644 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 644
"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak
pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja." "Tujuan pemerintah
menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat."
"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," jelas
Erick Thohir dalam pernyataan resminya, Kamis (6/8/2020).
Erick Thohir menjelaskan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.
Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan.
Atau, setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan
ke rekening masing-masing pekerja." "Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," tuturnya.
Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi dunia,
semua negara terdampak termasuk Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka output perekonomian atau Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif.
PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh
kementerian dan lembaga yang masih sangat minim.
Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang
dibelanjakan.
"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(3/8/2020).
Presiden mengatakan, penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial,
yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.
Di luar itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.
Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen kementerian dan lembaga
yang belum memiliki DIPA (daftar isian pelaksana anggaran).
"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum, masih
sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian." "Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan,"
ucapnya.
Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian
kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.
Sehingga, menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian
dan lembaga.
"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait."
"Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan
hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," perintahnya.
642
