Page 708 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari
stimulus program perlindungan sosial. Sebab, realisasi untuk program perlindungan sosial baru
Rp 85,51 triliun dari total anggaran Rp 203,91 triliun yang disiapkan pemerintah.

Adapun bantuan sosial lain yang akan diberikan adalah bantuan beras untuk penerima Program
Keluarga Harapan (PKH) Rp 4,6 triliun, serta bantuan tunai senilai Rp 500 ribu untuk penerima
Kartu Sem-bako di luar PKH dengan total Rp 5 triliun.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Bro-tosiswoyo mengatakan,
program pemerintah harus serius. Sebelumnya, ada program pelatihan bagi korban PHK imbas
Covid-19. "Sekarang ada stimulus untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Kalau memang berjalan bagus saja karena bisa membantu masyarakat menengah ke bawah.
Daya beli mereka terjaga," ungkapnya.

Tetapi dia menggarisbawahi efektivitas program tersebut. Jangan seperti menghambur-
hamburkan uang saja. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah juga
membuka ruang untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja bergaji di
bawah RpSjuta yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Staf Khusus Menteri Keuangan YustinusPrastowo mengatakan skema terkait penyaluran BLT
kepada pekerja golongan itu masih dibahas oleh satuan tugas (satgas) penanganan virus corona
dan pemulihan ekonomi nasional. "Iya masih ada ruang untuk meng-capture pekerja yang di
luar adm inistrasi BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Yustinus.

Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait skema penyaluran BLTkepada pekerja
yangmendapat-kan gaji di bawah Rp 5 juta dan tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, skema yang dibahas belum matang sehingga masih terus dibahas di internal
pemerintah. "Mungkin kalau sudah matang akan disampaikan," imbuhnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Virus
Corona dan Pemulihan Ekonomi NasionalErick Thohir mengatakan program stimulus ini sedang
difi-nalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bila sesuai rencana, BLT
akan mulai diberikan pada September 2020 mendatang.

"Fokus bantuan pemerintah kali iniadalah 13, Sjutapekerjanon pegawai negeri sipil (PNS) dan
BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," ucap Erick. Mereka yang dipilih adalah
anggota BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki kewajiban membayar iuran di bawah Rp 150 ribu
per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua
bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," jelas
Erick.

Erick memaparkan, ada dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan
ekonomi. Pertama, memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan
masyarakat. Misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial dan dukungan
kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit. Kedua, dilakukan percepatan penyerapan tenaga
kerja melalui proyek-proyek padat karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan
beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi.

"Program pemulihan ekonomi yangdilaksanakanoleh pemerintah cukup banyak namun saling
berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga
harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM," paparnya. Namun, Erick menegaskan
dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan
realisasi bantuan tersebut secara tepat. (aji/ndu2/k!5)
706