Page 71 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 71
Judul Pelapor Klaster Harus Dilindungi
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Penutupan Perusahaan Karena Covid-19
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/335322-pelapor-klaster-harus-
dilindungi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-10 04:15:22
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jumlah klaster Covid-19 perkantoran di DKI Jakarta terus bertambah. Hingga Rabu (5/8/2020),
sudah ada 26 kantor yang terkonfirmasi memiliki pegawai atau karyawan yang terpapar virus
corona. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansah mengatakan, seluruh
26 kantor itu telah ditutup untuk sementara waktu. Tujuannya demi melakukan penelusuran
orang yang melakukan kontak dengan pasien, serta melakukan sterilisasi di ruangan kantor.
PELAPOR KLASTER HARUS DILINDUNGI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diminta memberi jaminan keamanan dan perlindungan bagi
para pelapor klaster covid-19 di perkantoran di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tak kesulitan
melacak kasus baru.
"Kita harus mendorong karyawan aktif melaporkan dengan jaminan tidak boleh ada intimidasi
ataupun PHK bagi mereka yang melapor," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin
Adrian di Jakarta, kemarin.
"Kami terima aduan dari karyawan, tapi tidak mau identitasnya diketahui agar tidak mendapat
masalah di kantor. Padahal, masih banyak pengelola kantor yang menutupi kasus positif untuk
menghindari stigma negatif dan melindungi image perusahaan," lanjutnya.
Klaster penularan covid-19 telah terjadi di 90 perkantoran dengan 459 kasus terkonfirmasi
positif. Menurut dia, angka ini diperkirakan terus meningkat karena kecenderungan pengelola
kantor menutup-nutupi kasus positif. "Untuk menghindari sanksi denda dan kewajiban tes massal
untuk seluruh karyawan yang akan membebani operasional kantor," ucapnya.
Dia menuturkan hal tersebut merugikan karyawan karena di satu sisi mereka bergantung pada
perusahaan untuk tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan.
Namun, di sisi lain, pegawai harus mengambil risiko terpapar virus korona.
Fraksi PSI Jakarta kerap mendapat pengaduan klaster baru dari karyawan yang tidak mau
identitasnya diketahui agar tidak mendapat masalah di kantor. Menurut Justin, setiap karyawan
memiliki hak untuk melaporkan kondisi kantornya tanpa melalui birokrasi ke pihak kantor.
69
